Mekanisme Pemilihan Wakil Presiden Jika Mengundurkan Diri Sebelum Masa Jabatan Berakhir

Pengunduran diri seorang Wakil Presiden sebelum masa jabatannya berakhir menimbulkan kekosongan jabatan yang harus segera diisi melalui mekanisme konstitusional. Sistem hukum Indonesia tidak mengenal mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat untuk mengisi kekosongan Wakil Presiden di tengah masa jabatan. Penggantinya dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berdasarkan dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Dasar utama mekanisme tersebut terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden, paling lambat dalam waktu 60 hari.

1. Pengunduran diri menimbulkan kekosongan jabatan
UUD 1945 tidak mengatur secara rinci prosedur administratif mengenai kepada siapa surat pengunduran diri Wakil Presiden harus disampaikan atau bagaimana proses penerimaan pengunduran dirinya. Namun, apabila pengunduran diri tersebut telah menimbulkan kekosongan jabatan, maka mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden mengikuti Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Hal ini perlu dibedakan dari pemberhentian atau pemakzulan. Pemakzulan Wakil Presiden memiliki mekanisme tersendiri melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Dengan demikian, pengunduran diri secara sukarela bukanlah proses pemakzulan.

2. Presiden mengusulkan dua calon
Setelah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengusulkan dua orang calon Wakil Presiden kepada MPR.

Ketentuan lebih lanjut mengenai proses tersebut terdapat dalam Pasal 46 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Presiden harus menyerahkan dua nama calon beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR dilaksanakan.

Artinya, Presiden tidak dapat menunjuk langsung seseorang untuk otomatis menjadi Wakil Presiden. Presiden hanya memiliki kewenangan untuk mengajukan dua calon, sedangkan keputusan akhir berada di tangan MPR.

3. MPR memilih satu dari dua calon
MPR kemudian menyelenggarakan sidang paripurna paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Dalam sidang tersebut, dua calon yang diajukan Presiden wajib menyampaikan pernyataan kesiapan untuk dicalonkan. Setelah itu, MPR melakukan pemilihan dan memilih satu dari dua calon tersebut. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden.

Dengan demikian, prosesnya dapat digambarkan secara sederhana:

Wakil Presiden mengundurkan diri → terjadi kekosongan jabatan → Presiden mengusulkan 2 calon → MPR menggelar sidang paling lambat 60 hari → MPR memilih 1 calon → calon terpilih menjadi Wakil Presiden.

4. Bagaimana jika suara kedua calon sama?
UU MD3 juga mengantisipasi kemungkinan hasil pemungutan suara yang berimbang.

Apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama, pemilihan dilakukan satu kali lagi. Apabila setelah pemilihan ulang hasilnya masih sama, maka Presiden memilih salah satu dari dua calon tersebut.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden telah dirancang untuk menghindari kekosongan jabatan yang berkepanjangan.

5. Wakil Presiden baru dilantik oleh MPR
Calon yang terpilih kemudian dilantik sebagai Wakil Presiden dalam sidang paripurna MPR dengan mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana ditentukan oleh konstitusi dan UU MD3.

Wakil Presiden yang terpilih melalui mekanisme pengisian kekosongan tersebut tidak memperoleh masa jabatan lima tahun baru. Ia mengisi jabatan yang kosong dan melanjutkan sisa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang sedang berjalan.

Mekanisme ini merupakan konsekuensi dari sistem ketatanegaraan Indonesia: rakyat memilih Presiden dan Wakil Presiden sebagai satu pasangan melalui pemilu, tetapi apabila terjadi kekosongan Wakil Presiden di tengah masa jabatan, konstitusi secara khusus memberikan kewenangan pengisian jabatan tersebut kepada MPR, dengan dua calon yang berasal dari Presiden.

Share this post