Soal Tes CAT KPU Tahun 2024 Berikut Jawabannya #2
Berikut ini adalah kumpulan contoh soal Tes CAT untuk KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Pemilu tahun 2024 lengkap dengan kunci jawabannya. Contoh soal tes tertulis CAT ini diambil dari beberapa sumber yang terdiri dari 35 soal pilihan. Kumpulan soal tes tertulis CAT ini ditujukan kepada calon peserta seleksi anggota KPU untuk Latihan sebelum mengikuti tes.
Contoh soal tes tertulis CAT untuk KPU pada Pemilu tahun 2024.
1. Nilai-nilai Pancasila dan cita-cita negara yang dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan hakikat fungsi Pancasila sebagai…
a. Dasar Negara
b. Pandangan Hidup
c. Ideologi Nasional
d. Nilai
Jawaban. A
2. Pancasila terdiri dari lima sila dasar yang setiap sila-silanya…
a. Berdiri sendiri / otonom
b. Memiliki arti yang berbeda-beda
c. Mempunyai ciri tersendiri
d. Tidak bisa di pisahkan satu sama lainnya
Jawaban. D
3. Rumusan Pancasila sebagaimana dimuat dalam pembukaan UUD 1945 secara resmi dan sah di tetapkan pada…
a. 1 Juni 1945
b. 17 Agustus 1945
c. 18 Agustus 1945
d. 19 Agustus 1945
Jawaban. C
4. Dalam konteks kepemiluan di Indonesia terkait jaminan hak pilih bagi rakyat secara periodik untuk dapat berpartisipasi dalam Pemilihan Umum tertuang dalam konstitusi UUD 1945 pada…
a. Pasal 1 Ayat 2
b. Pasal 6A ayat 1
c. Pasal 22E ayat 1
d. Pasal 22E ayat 5
Jawaban. C
5. Lambang Negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika diatur dalam UUD 1945 Negara Republik Indonesia pada…
a. Pasal 35
b. Pasal 36
c. Pasal 36A
d. Pasal 36B
5. Lambang Negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika diatur dalam UUD 1945 Negara Republik Indonesia pada…
a. Pasal 35
b. Pasal 36
c. Pasal 36A
d. Pasal 36B
Jawaban. C
6. Hak Asasi Manusia untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya diatur pada… UUD 1945 Negara Republik Indonesia
a. Pasal 28 A
b. Pasal 28 C
c. Pasal 28 E
d. Pasal 28 H
6. Hak Asasi Manusia untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya diatur pada… UUD 1945 Negara Republik Indonesia
a. Pasal 28 A
b. Pasal 28 C
c. Pasal 28 E
d. Pasal 28 H
Jawaban. C
7. Ketentuan Lembaga negara baru yang diatur dalam amandemen UUD 1945 antara lain adalah sebagai berikut, kecuali…
a. Mahkamah Konstitusi
b. Komisi Informasi
c. Komisi Yudisial
d. Komisi Pemilihan Umum
15. Sesuai Pasal 201 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) dan Data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri harus sudah tersedia dan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri kepada KPU… sebelum hari pemungutan suara.
a. 16 (enam belas) bulan
b. 14 (empat belas) bulan
c. 12 (dua belas) bulan
d. 10 (sepuluh) bulan
7. Ketentuan Lembaga negara baru yang diatur dalam amandemen UUD 1945 antara lain adalah sebagai berikut, kecuali…
a. Mahkamah Konstitusi
b. Komisi Informasi
c. Komisi Yudisial
d. Komisi Pemilihan Umum
Jawaban. B
8. Melindungi segenap tanah air dan bangsa Indonesia merupakan kewajiban Negara yang berkenaan degan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila…
a. Pertama
b. Kedua
c. Ketiga
d. Keempat
8. Melindungi segenap tanah air dan bangsa Indonesia merupakan kewajiban Negara yang berkenaan degan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila…
a. Pertama
b. Kedua
c. Ketiga
d. Keempat
Jawaban. C
9. Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pengujiannya dilakukan oleh…
a. Mahkamah Agung
b. Mahkamah Konstitusi
c. DPR
d. MPR
9. Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pengujiannya dilakukan oleh…
a. Mahkamah Agung
b. Mahkamah Konstitusi
c. DPR
d. MPR
Jawaban. B
10. Makna kedudukan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai Lembaga nonstruktural pada pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah…
a. Institusi yang terpisah dan tidak hierarkis
b. Institusi yang dibentuk karena urgensi terhadap suatu tugas khusus tertentu yang tidak dapat diwadahi dalam bentuk kelembagaan pemerintahan/negara
c. Institusi yang memiliki kedudukan setingkat dengan kementrian
d. Institusi yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan Lembaga Negara dan instansi pemerintahan lainnya
10. Makna kedudukan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai Lembaga nonstruktural pada pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah…
a. Institusi yang terpisah dan tidak hierarkis
b. Institusi yang dibentuk karena urgensi terhadap suatu tugas khusus tertentu yang tidak dapat diwadahi dalam bentuk kelembagaan pemerintahan/negara
c. Institusi yang memiliki kedudukan setingkat dengan kementrian
d. Institusi yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan Lembaga Negara dan instansi pemerintahan lainnya
Jawaban. B
11. Berikut ini adalah bagian dari Tahapan dalam Penyelenggaraan Pemilu, kecuali…
a. Masa Tenang
b. Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih
c. Masa Kampanye Pemilu
d. Sengketa Pemilu
11. Berikut ini adalah bagian dari Tahapan dalam Penyelenggaraan Pemilu, kecuali…
a. Masa Tenang
b. Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih
c. Masa Kampanye Pemilu
d. Sengketa Pemilu
Jawaban. D
12. Penentuan Sampel pada saat tahapan verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu 2024 dilakukan dengan metode…
a. Simple Random Sampling (SRS)
b. Krejcie and Morgan
c. Quota Sampling
d. Cluster Random Sampling
12. Penentuan Sampel pada saat tahapan verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu 2024 dilakukan dengan metode…
a. Simple Random Sampling (SRS)
b. Krejcie and Morgan
c. Quota Sampling
d. Cluster Random Sampling
Jawaban. B
13. Calon perseorangan yang akan mendaftarkan sebagai calon Bupati/Walikota dan Calon Wakil Bupati/Wakil Walikota dengan jumlah penduduk pada Daftar Pemilih Tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus mendapat dukungan paling sedikit…
a. 2,5%
b. 6,5%
c. 8,5%
d. 10%
13. Calon perseorangan yang akan mendaftarkan sebagai calon Bupati/Walikota dan Calon Wakil Bupati/Wakil Walikota dengan jumlah penduduk pada Daftar Pemilih Tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus mendapat dukungan paling sedikit…
a. 2,5%
b. 6,5%
c. 8,5%
d. 10%
Jawaban. D
14. Sengketa perselisihan hasil dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat diajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan jika untuk provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa pengajuan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar… dan total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/kota.
a. 2%
b. 1,5%
c. 1%
d. 0,5%
Jawaban. D
14. Sengketa perselisihan hasil dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat diajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan jika untuk provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa pengajuan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar… dan total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/kota.
a. 2%
b. 1,5%
c. 1%
d. 0,5%
Jawaban. D
15. Sesuai Pasal 201 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) dan Data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri harus sudah tersedia dan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri kepada KPU… sebelum hari pemungutan suara.
a. 16 (enam belas) bulan
b. 14 (empat belas) bulan
c. 12 (dua belas) bulan
d. 10 (sepuluh) bulan
Jawaban. A
16. Ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden berubah menjadi paling sedikit 20% suara sah nasional dalam Pemilu Legislatif diterapkan pertama kali pada Pemilu Tahun…
a. 2014
b. 2009
c. 2004
d. 2019
16. Ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden berubah menjadi paling sedikit 20% suara sah nasional dalam Pemilu Legislatif diterapkan pertama kali pada Pemilu Tahun…
a. 2014
b. 2009
c. 2004
d. 2019
Jawaban. B
17. Kampanye Pemilu khusus terkait kampanye pada iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet serta kampanye rapat umum sesuai Perpu Nomor I Tahun 2022 dilaksanakan selama… dan berakhir sampai dimulainya Masa Tenang.
a. 25 (dua puluh lima) hari
b. 21 (dua puluh satu) hari
c. 20 (dua puluh) hari
d. 15 (lima belas) hari
17. Kampanye Pemilu khusus terkait kampanye pada iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet serta kampanye rapat umum sesuai Perpu Nomor I Tahun 2022 dilaksanakan selama… dan berakhir sampai dimulainya Masa Tenang.
a. 25 (dua puluh lima) hari
b. 21 (dua puluh satu) hari
c. 20 (dua puluh) hari
d. 15 (lima belas) hari
Jawaban. A
18. Alokasi jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai jumlah penduduk pada Kabupaten/Kota tersebut dengan ketentuan paling sedikit sejumlah…
a. 15 (lima belas) kursi
b. 20 (dua puluh) kursi
c. 25 (dua puluh lima) kursi
d. 35 (tiga puluh lima) kursi
18. Alokasi jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai jumlah penduduk pada Kabupaten/Kota tersebut dengan ketentuan paling sedikit sejumlah…
a. 15 (lima belas) kursi
b. 20 (dua puluh) kursi
c. 25 (dua puluh lima) kursi
d. 35 (tiga puluh lima) kursi
Jawaban. B
19. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Pemilihan secara terstruktur, sistematis dan massif dapat dilaporkan kepada…
a. Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
b. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
c. Bawaslu dan DKPP
d. Bawaslu dan Mahkamah Agung
19. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Pemilihan secara terstruktur, sistematis dan massif dapat dilaporkan kepada…
a. Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
b. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
c. Bawaslu dan DKPP
d. Bawaslu dan Mahkamah Agung
Jawaban. D
20. Data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilu diselenggarakan disebut…
a. Data Agregat Kependudukan per Kecamatan
b. Pemutakhiran Data Pemilih
c. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu
d. Daftar Pemilih Sementara
20. Data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilu diselenggarakan disebut…
a. Data Agregat Kependudukan per Kecamatan
b. Pemutakhiran Data Pemilih
c. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu
d. Daftar Pemilih Sementara
Jawaban. C
21. Sesuai Pasal 202 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Data penduduk dalam daftar Pemilih yang dimutakhirkan secara berkelanjutan paling sedikit memuat informasi sebagai berikut…
a. NIK, Nama, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, dan Agama
b. NIK, Nama, Tanggal Lahir, Alamat Warga Negara, dan Status Perkawinan
c. NIK, Nama, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, dan Alamat Warga Negara
d. NIK, Nama, Tanggal Lahir, Alamat Warga Negara, dan Pekerjaan
21. Sesuai Pasal 202 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Data penduduk dalam daftar Pemilih yang dimutakhirkan secara berkelanjutan paling sedikit memuat informasi sebagai berikut…
a. NIK, Nama, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, dan Agama
b. NIK, Nama, Tanggal Lahir, Alamat Warga Negara, dan Status Perkawinan
c. NIK, Nama, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, dan Alamat Warga Negara
d. NIK, Nama, Tanggal Lahir, Alamat Warga Negara, dan Pekerjaan
Jawaban. C
22. Kekuasaan Kehakiman menurut UUD 1945 Amandemen tercantum dalam…
a. Pasal 14
b. Pasal 25
c. Pasal 24
d. Pasal 27
22. Kekuasaan Kehakiman menurut UUD 1945 Amandemen tercantum dalam…
a. Pasal 14
b. Pasal 25
c. Pasal 24
d. Pasal 27
Jawaban. C
23. Seperangkat sistem dan teknologi informasi yang berbasis jaringan yang digunakan mendukung kerja Penyelenggara Pemilu dalam melakukan menginventarisasi kebutuhan pengadaan barang/jasa masa tahapan hingga pendistribusian perlengkapan Pemilu adalah…
a. SIPOL
b. SILOG
c. SIDALIH
d. SIDAPIL
23. Seperangkat sistem dan teknologi informasi yang berbasis jaringan yang digunakan mendukung kerja Penyelenggara Pemilu dalam melakukan menginventarisasi kebutuhan pengadaan barang/jasa masa tahapan hingga pendistribusian perlengkapan Pemilu adalah…
a. SIPOL
b. SILOG
c. SIDALIH
d. SIDAPIL
Jawaban. B
24. Pemantau Pemilu yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri harus memenuhi persyaratan dan mendaftarkan diri kepada…
a. KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota
b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota
c. Kementrian Hukum dan HAM
d. Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Luar Negeri
24. Pemantau Pemilu yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri harus memenuhi persyaratan dan mendaftarkan diri kepada…
a. KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota
b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota
c. Kementrian Hukum dan HAM
d. Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Luar Negeri
Jawaban. B
25. Pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu dan Pemilihan yang diinisiasi oleh Bawaslu Bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan disebut dengan nama…
a. Pusat Pengawasan Hukum Pemilu
b. Sentra Penegakan Hukum Terpadu
c. Sentra Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu
d. Pusat Pelayanan Pengawasan Hukum Terpadu
25. Pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu dan Pemilihan yang diinisiasi oleh Bawaslu Bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan disebut dengan nama…
a. Pusat Pengawasan Hukum Pemilu
b. Sentra Penegakan Hukum Terpadu
c. Sentra Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu
d. Pusat Pelayanan Pengawasan Hukum Terpadu
Jawaban. B
26. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama… setelah hari pemungutan suara.
a. 7 (tujuh) hari
b. 10 (sepuluh) hari
c. 14 (empat belas) hari
d. 30 (tiga puluh) hari
26. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama… setelah hari pemungutan suara.
a. 7 (tujuh) hari
b. 10 (sepuluh) hari
c. 14 (empat belas) hari
d. 30 (tiga puluh) hari
Jawaban. B
27. Surat Suara yang digunakan Pemilih dinyatakan sah apabila sudah ditandatangani oleh…
a. Ketua PPK
b. Ketua PPS
c. Ketua KPPS
d. Ketua KPU Kabupaten/Kota
27. Surat Suara yang digunakan Pemilih dinyatakan sah apabila sudah ditandatangani oleh…
a. Ketua PPK
b. Ketua PPS
c. Ketua KPPS
d. Ketua KPU Kabupaten/Kota
Jawaban. C
28. KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Kabupaten/Kota paling lambat… setelah hari pemungutan suara.
a. 14 (empat belas) hari
b. 20 (dua puluh) hari
c. 25 (dua puluh lima) hari
d. 30 (tiga puluh) hari
28. KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Kabupaten/Kota paling lambat… setelah hari pemungutan suara.
a. 14 (empat belas) hari
b. 20 (dua puluh) hari
c. 25 (dua puluh lima) hari
d. 30 (tiga puluh) hari
Jawaban. B
29. Jumlah partai local di Provinsi Aceh yang lolos verifikasi sebagai partai lokal peserta Pemilu 2024 adalah sejumlah…
a. 4 (empat) partai lokal
b. 5 (lima) partai lokal
c. 6 (enam) partai lokal
d. 7 (tujuh) partai local
29. Jumlah partai local di Provinsi Aceh yang lolos verifikasi sebagai partai lokal peserta Pemilu 2024 adalah sejumlah…
a. 4 (empat) partai lokal
b. 5 (lima) partai lokal
c. 6 (enam) partai lokal
d. 7 (tujuh) partai local
Jawaban. C
30. Syarat usia Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi anggota Partai Politik adalah berusia…
a. 21 (dua puluh satu) tahun
b. 18 (delapan belas) tahun
c. 17 (tujuh belas) tahun
d. 16 (enam belas) tahun
30. Syarat usia Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi anggota Partai Politik adalah berusia…
a. 21 (dua puluh satu) tahun
b. 18 (delapan belas) tahun
c. 17 (tujuh belas) tahun
d. 16 (enam belas) tahun
Jawaban. C
31. Anggota KPU Kabupaten/Kota yang terpilih dari kegiatan seleksi, ditetapkan melalui…
a. Surat Edaran KPU
b. Keputusan KPU
c. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU
d. Surat Tugas KPU
31. Anggota KPU Kabupaten/Kota yang terpilih dari kegiatan seleksi, ditetapkan melalui…
a. Surat Edaran KPU
b. Keputusan KPU
c. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU
d. Surat Tugas KPU
Jawaban. B
32. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan Kerjasama dengan pemangku kepentingan sesuai Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 dan perubahannya tetang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menggunakan prinsip sebagai berikut, kecuali…
a. Akuntabilitas
b. Aksesibilitas
c. Mandiri
d. Proporsional
32. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan Kerjasama dengan pemangku kepentingan sesuai Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 dan perubahannya tetang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menggunakan prinsip sebagai berikut, kecuali…
a. Akuntabilitas
b. Aksesibilitas
c. Mandiri
d. Proporsional
Jawaban. C
33. Apabila terjadi hal yang mengakibatkan KPU tidak dapat melaksanakan tahapan Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka kewenangan hal tersebut diberikan kepada…
a. Presiden
b. Mengkopolhukam
c. Menteri Dalam Negeri
d. Sekretaris Jenderal KPU
33. Apabila terjadi hal yang mengakibatkan KPU tidak dapat melaksanakan tahapan Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka kewenangan hal tersebut diberikan kepada…
a. Presiden
b. Mengkopolhukam
c. Menteri Dalam Negeri
d. Sekretaris Jenderal KPU
Jawaban. D
34. Pemilihan umum di Indonesia pertama kali tahun 1955 dilaksanakan dua tahap, tahap pertama memilih anggota DPR dan tahap kedua memilih anggota...
a. MPR
b. DPA
c. DPD
d. Konstituante
Jawaban. D
35. Yang dimaksud dengan kekuasaan legislatif dalam pemerintahan di Indonesia adalah...
a. Kekuasaan untuk membuat perundang-undangan / hukum
b. Kekuasaan untuk memperbaharui perundang-undangan / hukum
c. Kekuasaan untuk melaksanakan perundang-undangan / hukum
d. Kekuasaan untuk menghapuskan perundang-undangan / hukum
Jawaban. A
0 Response to "Soal Tes CAT KPU Tahun 2024 Berikut Jawabannya #2"
Post a Comment